Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Secara Online

Sertifikat halal kini bukan sekadar label tambahan. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual makanan dan minuman, sertifikat ini adalah kewajiban hukum sekaligus modal kepercayaan pembeli. Kabar baiknya, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyediakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Untuk tahun 2026, BPJPH membuka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) di ptsp.halal.go.id dengan skema pernyataan pelaku usaha atau self declare, didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Artikel ini menjelaskan siapa yang berhak, dokumen yang perlu disiapkan, langkah pendaftaran, hingga kesalahan yang sering membuat pengajuan tertunda.

Mengapa UMK Perlu Segera Mengurus Sertifikat Halal?

Menurut BPJPH, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal disesuaikan sampai dengan 17 Oktober 2028. BPJPH menegaskan bahwa perpanjangan ini tidak menghapus kewajiban, melainkan memberi waktu untuk bersiap.

Selain soal kepatuhan, sertifikat halal juga membuka pintu pasar yang lebih luas: toko oleh-oleh, minimarket, kantin sekolah, hingga katering acara sering kali meminta produk yang sudah bersertifikat halal.

Siapa yang Bisa Ikut SEHATI?

BPJPH merinci kriteria pelaku UMK untuk program SEHATI 2026. Beberapa yang terpenting:

• Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan skala usaha mikro atau kecil.
• Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
• Memiliki paling banyak satu fasilitas produksi dan satu outlet.
• Produk berupa barang dengan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan tidak bersinggungan dengan bahan haram.
• Proses produksi sederhana, memakai peralatan manual atau semi-otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik).
• Lokasi, tempat, dan alat produksi halal terpisah dari yang tidak halal.
• Tidak memakai bahan berbahaya dan pengawetannya sederhana, tidak mengombinasikan lebih dari satu metode.
• Jika memakai daging, bahan harus berasal dari produsen atau rumah potong yang sudah bersertifikat halal; daging giling berasal dari penggilingan bersertifikat halal atau digiling sendiri.

Contoh usaha yang umumnya cocok: keripik sanjai rumahan, rendang kemasan buatan sendiri dengan daging dari rumah potong bersertifikat halal, kue kering, atau minuman serbuk jahe. Sementara itu, produk dengan proses rumit atau bahan berisiko tinggi biasanya diarahkan ke skema reguler yang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal.

Bedanya Skema Self Declare dan Skema Reguler

BPJPH menyediakan dua jalur sertifikasi halal, dan keduanya sama-sama didaftarkan melalui SIHALAL di ptsp.halal.go.id:

• Skema self declare ditujukan bagi UMK dengan produk tidak berisiko, bahan yang kehalalannya sudah pasti, dan proses produksi sederhana. Kehalalan produk diverifikasi dan divalidasi oleh Pendamping PPH, lalu ditetapkan dalam sidang Komite Fatwa Produk Halal. Jalur inilah yang difasilitasi gratis melalui program SEHATI.
• Skema reguler berlaku untuk produk yang tidak memenuhi kriteria self declare. Produk diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pilihan pelaku usaha, kemudian ketetapan halalnya diputuskan melalui sidang fatwa Komisi Fatwa MUI. Skema ini umumnya dikenai biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika ragu produk Anda masuk skema mana, konsultasikan terlebih dahulu dengan pendamping PPH atau layanan BPJPH sebelum mengajukan permohonan.

Dokumen dan Data yang Perlu Disiapkan

• NIB dari sistem OSS (oss.go.id) dengan skala usaha mikro atau kecil.
• KTP pemilik dan data penyelia halal (bisa pemilik usaha sendiri).
• Daftar semua bahan yang digunakan, termasuk bumbu, minyak, dan bahan tambahan, beserta merek dan bukti halalnya bila ada.
• Uraian singkat proses produksi dari bahan mentah hingga kemasan.
• Nama dan foto produk yang jelas.
• Akun email dan nomor HP aktif.

Beberapa dokumen lain seperti surat permohonan, surat pernyataan self declare, ikrar halal, dan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) akan dilengkapi melalui SIHALAL dengan bimbingan pendamping.

Langkah Daftar Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare)

Alur berikut merujuk pada penjelasan resmi BPJPH:

1. Pastikan NIB sudah terbit dan skala usahanya mikro atau kecil.
2. Buat akun SIHALAL di ptsp.halal.go.id, lalu aktifkan akun melalui email.
3. Lengkapi data pelaku usaha, seperti profil usaha, alamat, penanggung jawab, dan penyelia halal.
4. Ajukan permohonan sertifikasi dengan skema pernyataan pelaku usaha (self declare) dan isi data produk, bahan, serta proses produksi.
5. Pilih Pendamping PPH yang sesuai dengan lokasi usaha Anda. Pendamping berasal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
6. Pendampingan dan kunjungan lapangan. Pendamping akan mengunjungi tempat usaha untuk memverifikasi dan memvalidasi kehalalan bahan serta proses produksi.
7. Verifikasi BPJPH. BPJPH memeriksa hasil pendampingan dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
8. Sidang fatwa. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk.
9. Sertifikat terbit. BPJPH menerbitkan sertifikat halal elektronik yang dapat diunduh melalui SIHALAL.

Tip praktis: jika Anda belum mengenal pendamping di daerah, tanyakan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, atau Satgas Halal di provinsi Anda.

Tips agar Pengajuan Cepat Disetujui

• Daftar sedini mungkin, karena kuota sertifikat gratis terbatas setiap tahunnya.
• Catat semua bahan secara jujur dan lengkap, termasuk yang dianggap sepele seperti penyedap, pewarna, atau minyak goreng.
• Pilih bahan yang sudah berlogo halal. Simpan kemasan atau fotonya sebagai bukti.
• Rapikan dapur produksi: pisahkan peralatan, beri label, dan jaga kebersihan sebelum pendamping datang.
• Gunakan satu nama produk yang konsisten di SIHALAL, kemasan, dan materi promosi.

Kesalahan Umum yang Sering Terjadi

1. Skala usaha di NIB tidak sesuai, misalnya tercatat sebagai usaha menengah sehingga tidak masuk kriteria SEHATI.
2. Ada bahan yang tidak tercantum dalam daftar, lalu ketahuan saat kunjungan lapangan.
3. Memakai daging dari pemasok yang belum bersertifikat halal.
4. Mendaftarkan produk berisiko tinggi atau berproses rumit lewat jalur self declare.
5. Percaya calo yang menjanjikan sertifikat instan dengan bayaran. Program SEHATI ditujukan sebagai fasilitasi gratis; pendaftaran resmi hanya melalui ptsp.halal.go.id.

Tanya Jawab Singkat

Apakah benar sertifikat halal SEHATI gratis?

Ya. SEHATI adalah fasilitasi sertifikasi halal tanpa biaya bagi UMK yang memenuhi kriteria, selama kuota tersedia. Waspadai pihak yang meminta bayaran atas nama program ini.

Bagaimana jika usaha saya belum memiliki NIB?

Urus NIB terlebih dahulu melalui sistem OSS di oss.go.id. Pengurusan NIB untuk usaha mikro dan kecil dapat dilakukan secara daring.

Berapa lama proses sertifikasi self declare?

Lamanya bergantung pada kelengkapan data, jadwal pendamping, dan antrean verifikasi. Pantau status permohonan secara berkala melalui akun SIHALAL Anda.

Penutup

Program SEHATI adalah kesempatan emas bagi UMK untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Kuncinya ada pada persiapan: NIB yang benar, daftar bahan yang lengkap, dapur produksi yang tertib, dan pendamping PPH yang aktif. Kuota, kriteria, dan tenggat dapat diperbarui, jadi selalu cek pengumuman resmi di situs BPJPH sebelum mendaftar.

Sumber

• BPJPH – Kriteria Pelaku UMK Program SEHATI 2026
• BPJPH – Urus Sertifikasi Halal itu Mudah, Begini Caranya
• BPJPH – Penyesuaian Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal dalam PP 40 Tahun 2026
• SIHALAL – Portal Pendaftaran Sertifikasi Halal

Artikel panduan ini disusun redaksi Analisa Terkini dengan bantuan AI dan telah diperiksa ulang. Informasi dapat berubah sewaktu-waktu; selalu cek situs resmi terkait.