Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki:
- Hak Jawab: hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat 2).
- Hak Koreksi: hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan, baik tentang dirinya maupun orang lain (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 5 ayat 3).
Cara Mengajukan
- Kirim permohonan ke email info@analisaterkini.com atau WhatsApp 0822-6890-0329 dengan subjek Hak Jawab atau Hak Koreksi.
- Cantumkan identitas pemohon (nama, lembaga bila ada, dan nomor yang dapat dihubungi).
- Sertakan judul dan tautan berita yang dipersoalkan.
- Jelaskan bagian yang dinilai keliru atau merugikan, disertai data atau bukti pendukung.
Penanganan oleh Redaksi
- Redaksi memverifikasi permohonan dan melayani Hak Jawab secara proporsional pada kesempatan pertama.
- Koreksi atau ralat ditautkan pada berita yang dikoreksi, disertai keterangan waktu pemuatan koreksi.
- Berita yang telah dipublikasikan tidak dicabut, kecuali terkait SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- Apabila tidak tercapai penyelesaian, sengketa pemberitaan dapat diajukan kepada Dewan Pers.
Sumber: UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab; Pedoman Pemberitaan Media Siber
